Jokowi dan Keyakinannya Mewujudkan BBM Satu Harga di Daerah 3T - Mading Indonesia

Post Top Ad

Jokowi dan Keyakinannya Mewujudkan BBM Satu Harga di Daerah 3T

Jokowi dan Keyakinannya Mewujudkan BBM Satu Harga di Daerah 3T

Share This

Presiden Joko Widodo terus berupaya mewujudkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan energi berkeadilan bagi masyarakat Indonesia yang ada di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T) sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila.

Dengan kebijakan ini, warga Papua dan pulau terluar di Indonesia dapat menikmati harga BBM seragam dengan di Pulau Jawa.

Jokowi mengatakan, kebijakan ‘BBM Satu Harga’ merupakan jawaban atas permasalahan itu. Memang, dalam pelaksanaan awalnya, banyak pihak yang meragukan kelangsungan kebijakan tersebut.

“Bahwa kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk dijalankan. Apalagi melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan itu. Tapi, apa pun harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya Presiden.

Untuk itu, Jokowi pun memerintahkan menterinya untuk menghitung biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menyokong kebijakan BBM Satu Harga ini.

“Saya perintahkan kepada Menteri BUMN dan ESDM menghitung berapa sebetulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ternyata kurang lebih Rp 800 miliar. Dulu subsidi BBM bisa Rp 300 triliun diberikan, ini kenapa Rp 1 triliun tidak diberikan? Itu sebabnya saya putuskan mengapa BBM Satu Harga itu harus!” tegas Jokowi.

Dia menjelaskan, harga BBM jenis Solar maupun Premium di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah Timur Indonesia mencapai Rp 7.000 per liter sampai Rp 100 ribu per liter. Contohnya di Papua, harga jual BBM berkisar Rp 80 ribu sampai Rp 100 ribu per liter.

“Pemerintah hadir membawa program ini supaya warga di daerah terluar, terdepan, tertinggal, bisa menikmati BBM dengan harga sama seperti di Jawa yang dijual Rp 5.150 per liter untuk Solar, dan Premium Rp 6.450 per liter,” jelas dia.

Pelaksanaan program BBM satu harga terus dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan PT Pertamina (Persero), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Pada tahun 2018 ini, program BBM satu harga pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Seimenggaris, Provinsi Kalimantan Utara atau wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, program BBM satu harga merupakan komitmen pemerintah guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Wamen ESDM Arcandra menerangkan, kemajuan dan peta jalan (roadmap) BBM satu harga. Pertama, seperti tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM No 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga oleh Direktur Jenderal menetapkan lokasi tertentu.

Kedua, mengidentifikasi 237 Kabupaten/Kota berdasarkan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait, serta pemerintah kabupaten dan kota pada 19 Desember 2016. Selanjutnya tahap ketiga, memperhatikan 122 daerah tertinggal dan 43 daerah terdepan atau terluar.

Pada 23 Januari 2017, pemerintah menetapkan lokasi tertentu di 148 Kabupaten untuk pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan.

“Target tahun ini, ada 54 pengalur, dan sudah beroperasi 26 penyalur sampai dengan 16 Oktober 2017. Ini merupakan pendirian lembaga penyalur oleh pemerintah di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut cukup baik,” kata Arcandra.

Sementara, pada tahun depan untuk wilayah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas, ia mengakui, target mencapai 50 penyalur, dan target sebanyak 46 penyalur pada 2019 di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang cukup sulit atau belum ada.

Untuk merealisasikan BBM penugasan itu PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan mendistribusikan BBM menggunakan helikopter untuk wilayah Kecamatan Krayan atau kecamatan paling ujung di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pertamina harus menggunakan helikopter untuk distribusi BBM sebanyak 4.000 kiloliter (kl) per hari.

Manager Area Communication and Relations Kalimantan, Alicia Irzanova mengatakan distribusi BBM di Krayan harus dengan moda transportasi pesawat udara. “Ada juga distribusi BBM dengan menggunakan transportasi sungai, seperti di Kecamatan Long Apari, Mahakam Hulu,” katanya, Balikpapan, Minggu (3/9).

Alicia menambahkan, secara bertahap pemenuhan kebutuhan BBM untuk daerah terpencil di Kalimantan akan dipenuhi pihaknya. “Jarak dan infrastruktur merupakan salah satu tantangan dalam mendistribusikan BBM,” katanya.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages