Kementerian PUPR Terus Mendorong Rumah MBR Terjangkau dan Berkualitas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis pencapaian program satu juta rumah di tahun 2018 akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sebab, program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Semarang sebagai salah satu bentuk nyata keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program ini merupakan gerakan bersama pemerintah, daerah, pengembang dan masyarakat dimana setiap tahunnya ditargetkan mencapai jumlah satu juta unit hunian. Program ini meliputi penyediaan perumahan bagi MBR dengan proporsi sekitar 70%, dan 30% bagi non-MBR. Hal tersebut tidak lepas dari realisasi program sejuta rumah tersebut sampai 20 Agustus 2018 telah mencapai 582.638 unit.

Pada tahun 2015, pencapaian program satu juta rumah hanya mencapai 669.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. “Untuk tahun 2018, per 20 Agustus 2018 program satu juta rumah sudah mencapai 582.638 unit. Kami optimis karena masih punya waktu sekitar 4,5 bulan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berupaya untuk menyediakan rumah dan memberikan kemudahan dengan harga terjangkau dan layak huni bagi MBR untuk mendapatkan tempat tinggal layak melalui pemberian subsidi uang muka, bunga pinjaman, serta stimulan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). “Insya Allah di akhir tahun mencapai satu juta rumah dengan proporsi 60%-70% rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” lanjut Khalawi Abdul Hamid.

Program satu juta rumah adalah adalah gerakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, perusahaan swasta dan masyarakat untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. dan pengawasan kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang agar memenuhi standar layak huni dengan membangun Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng).

Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan, jumlah backlog perumahan berdasarkan konsep penghunian sebanyak 7,6 juta unit pada tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019. Sementara backlog perumahan berdasarkan konsep kepemilikan rumah sebanyak 11,4 juta unit tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019.




Sumber