Kemenkum HAM Latih Dedikasi CPNS dengan Kegiatan e-Learning

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) lakukan Pengambilan Sumpah/Janji Aparatur Negeri Sipil (ASN) hasil rekrutmen tahun 2017, Pembukaan Orentasi CPNS rekrutmen tahun 2018, serta meluncurkan E-Learning.

"CPNS yang sudah masuk di Kemenkum HAM dituntut berkinerja keras dan berdidekasi, serta berintegritas tinggi," kata Sekertaris Jenderal Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto dalam keterangan tertulis.

Bambang mengharapkan CPNS memiliki kompetensi yang mumpuni dan dapat memenuhi tuntutan kerja di Kemenkum HAM, sehingga dapat bersama-sama membangun reformasi di bidang hukum.

"CPNS yang sudah diterima diharapkan dapat diandalkan integritasnya," katanya.

Selanjutnya terkait e-Learning, ia mengatakan kegiatan ini wajib diikuti oleh CPNS. Jika tidak diikuti maka CPNS tersebut tidak akan diikutkan pada diklat-diklat lainnya.

Lebih lanjut ia juga menambahkan CPNS yang sudah diambil sumpahnya tidak boleh mengatakan hanya sekadar masuk agar menjadi PNS.

"Tidak bisa hanya sekadar masuk menjadi PNS. Semua akan dikawal oleh regulasi ASN," tambahnya.

Ia pun menegaskan tidak ada kompromi bagi ASN yang menggunakan narkoba. Jika ada yang melakukan pelanggaran ini maka otomatis akan diberhentikan dan tidak akan dilakukan pengangkatan kembali.

"Makanya jangan coba-coba soal narkoba," tegasnya.

Sementara itu Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkum HAM Joni Ginting mengatakan hasil rekrutmen CPNS Kemenkum HAM dilakukan dengan transparan. Artinya tidak mudah menjadi ASN di Kemenkum HAM, harus melalui seleksi yang cukup ketat.

"Jutaan putra bangsa berebut untuk bisa menjadi PNS di Kemenkum HAM dan kalianlah yang terbaik di antara yang baik," kata Joni.

Joni juga meminta CPNS dapat berpikir dengan pola atas dasar hukum dan integritas berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik.

"CPNS nantinya harus bisa bekerja dengan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Deputi menteri bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan PNS adalah aset meningkatkan sumber daya dalam tata pemerintahan.

Dia juga mengajak PNS peka terhadap perkembangan teknologi informasi. Menurutnya komunikasi penting bagi perkembangan dan perubahan terhadap perkembangan organisasi dan birokrasi.

"PNS harus berintegritas tinggi dalam budaya kerja yang pasti," tutupnya.
(adv/adv)
Sumber