Presiden Joko Widodo menyoroti polemik terkait aturan yang melarang cadar dan celana cingkrang di lingkungan instansi Pemerintah bagi Aparatus Sipil Negara (ASN).
Larangan itu sebelumnya muncul setelah rekomendasi Menteri Agama Fachrul Razi terkait penggunaan niqab alias cadar maupun celana cingkrang di instansi pemerintahan. Kemudian, wacana tersebut menuai pro dan kontra.
Kendaqati demikian, Jokowi mengatakan pemakaian cadar atau celana cingkrang merupakan kebebasan pribadi setiap orang. Namun, Jokowi menyatakan jika sebuah institusi mengeluarkan ketentuan cara berpakaian, maka harus dimaklumi.
“Kalau saya ya, yang namanya cara-cara berpakaian. Cara berpakaian kan sebetulnya pilihan pribadi, pilihan personal atau kebebasan pribadi setiap orang,” kata Jokowi saat berdialog dengan wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).
“Jangan jadi polemik, ya harus dimaklumi,” imbuhnya.
Sebenarnya, larangan cadar dan celana cingkrang hanya berlaku bagi ASN serta masyarakat umum yang hendak masuk ke wilayah ASN. Hal tersebut lebih kepada etika berpakaian sebagai abdi negara, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan aturan agama.
Sebelumnya, wacana soal penggunaan cadar dan celana cingkrang pertama kali dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi. Terkait pemakaian cadar, Fachrul mengatakan bakal mengkaji larangan pengguna masuk ke dalam instansi pemerintah.
Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto.
“Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab [cadar], tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu,” ujar Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10).
Fachrul menyebut penggunaan celana cingkrang tak sesuai aturan berseragam di lingkungan instansi pemerintah. Ia menilai, lebih baik PNS bercelana cingkrang keluar dari instansi pemerintahan jika tak mengikuti aturan.
No comments:
Post a Comment