JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengingatkan, kebijakan setiap kementerian dan lembaga terkait new normal harus terintegrasi. Hal itu penting untuk menekan potensi masalah di lapangan.
“Disamping itu implementasi kebijakan harus konsisten. Pasalnya inkonsistensi akan mengundang reaksi yang pada gilirannya dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Argo dalam webinar yang diselenggarakan Divisi Humas Polri di Jakarta, Kamis (18/6/2020).
Menurut Argo, tatanan kehidupan baru atau new normal jika diterapkan dengan penuh disiplin akan membangun keseimbangan, dimana kesehatan tetap terjaga, ekonomi bergerak naik, dan tatanan sosial menjadi semakin kondusif.
Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Daniel Tahimonang memperkirakan hingga Desember 2020 harga dan stok pangan nasional relatif aman.
Menurut Daniel, impor terhadap ketiga bahan pangan itu seperti gula pasir, bawang putih, dan daging perlu dilakukan, karena produksi yang ada tidak bisa memenuhi konsumsi lokal. Namun demikian, Daniel memperkirakan impor ketiga bahan pangan itu tidak akan mengakibatkan gejolak harga.
"Kami pantau sejak awal Ramadan, masa pandemi Corona hingga new normal tidak ada gejolak harga 11 atau 13 bahan pangan," ungkapnya.
Daniel mengakui, sempat terjadi gejolak harga pangan saat harga gula pasir melonjak menjadi Rp 14.000 hingga Rp 14.500 per kilogram. Demikian juga harga bawang putih yang mencapai Rp 35.000an.
Namun saat ini, lanjut Daniel sudah relatif stabil. Hal itu tercapai karena kerja sama antara kementerian dan lembaga yang bergerak di bidang pangan sudah maksimal baik sebelem maupun selama masa pandemi corona hingga new normal.
"Kami punya desk yang memantau setiap hari perkembangan 13 harga bahan pangan. Kami lakukan intervensi jika terjadi gejolak," jelasnya.
Satgas Pangan Polri juga mendorong Kemenhub agar mengatasi hambatan soal pengangkutan distribusi bahan pangan, dengan memprioritaskan pengangkutan bahan pangan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa menyampaikan bahwa pandemi corona telah mengakibatkan runtuhnya dunia usaha, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat merosot drastis.
"Persoalan sekarang adalah tidak adanya likuiditas. Karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi karena likuiditas adanya di pemerintah," ungkap Erwin.
Tanpa intervensi pemerintah, menurut Erwin, sangat berat bagi dunia usaha untuk bangkit. Sementara masyarakatpun tidak akan bisa belanja tanpa adanya stimulus likuiditas dari pemerintah.
Adapun diskusi ini bertajuk "Ketahanan Sosial Ekonomi Dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru". Acara tersebut dihadiri para pembicara diantaranya, Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Pol Daniel Tahimonang, Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa, Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Chairil Abidin dan dosen dari Universitas Nasional (Unas) Dr Rusman Ghazali.
(wal)
No comments:
Post a Comment