Ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menyebut, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tak akan menambah jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2019 ini.
Adapun yang menjadi pertimbangannya, adalah adanya pergantian masa kabinet pemerintahan dan perubahan fokus pembangunan pemerintah.
“Pemerintah melalui Pak Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah (KPPIP) tidak akan menambah atau mengubah daftar PSN. Beberapa proyek yang belum bisa masuk konstruksi bisa jadi bahan evaluasi dan pertimbangan presiden mendatang,” jelas Wahyu, Senin (27/5).
Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di mana Jokowi berpotensi memimpin Indonesia satu periode lagi sampai 2024. Namun, proses Pilpres tersebut belum benar-benar selesai lantaran kubu penantang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah mengadukan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di sisi lain, pemerintahan Jokowi-JK juga mempertimbangkan fokus pembangunan ke depan yang rencananya beralih dari infrastruktur ke pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kendati demikian, beberapa proyek infrastruktur akan tetap dijalankan.
“Sebenarnya bukan berarti infrastruktur tidak dibangun, infrastruktur tetap, tapi pembangunan pelengkapnya saja, pembangunan SDM tetap diutamakan,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, Pemerintah menargetkan sekitar 89 proyek selesai pada September 2019 atau menjelang pemerintahan Kabinet Kerja, dimana hingga Mei 2019, jumlah proyek yang selesai dikerjakan sebanyak 77 proyek.
Untuk diketahui, PSN untuk tahun 2019 tetap mengacu pada Perpres 56/2018 dengan 223 proyek dan 3 program. Dari proyek terakhir mengacu pada perpres tahun 2018.
No comments:
Post a Comment