Presiden Jokowi Bersyukur Pemerintah Mendapat Opini WTP Selama 3 Tahun - Mading Indonesia

Post Top Ad

Presiden Jokowi Bersyukur Pemerintah Mendapat Opini WTP Selama 3 Tahun

Presiden Jokowi Bersyukur Pemerintah Mendapat Opini WTP Selama 3 Tahun

Share This

Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur dalam tiga tahun berturut-turut sejak 2016 Pemerintah Pusat mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jokowi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 dari BPK. Penyerahan laporan dilakukan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Negara, Jakarta.
“Ini berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan secara standar akuntansi pemerintahan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/5).
Jokowi menyebut, dari hasil pemeriksaan LKPP 2018, jumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WTP meningkat cukup signifikan. Dari tahun 2016 hanya ada 74 kementerian lembaga yang mendapatkan opini WTP kini naik menjadi 82.
“Artinya ini sudah mencapai 95 persen dari jumlah kementerian dan lembaga yang ada,” ujar Jokowi.
Jokowi menekankan seluruh kementerian dan lembaga harus betul-betul memaksimalkan pengelolaan keuangan rakyat. Hal tersebut sebegai bentuk pertanggungjawaban konstitusional pemerintah pada negara dan pertanggungjawaban moral terhadap rakyat.
“Bahwa yang namanya uang negara dan uang rakyat harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.
Sementara itu Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, menjelaskan alasan tak memberikan opini WTP kepada lima kementerian dan lembaga. Yakni terdapat permasalahan dalam laporan keuangan di antaranya persoalan kas dan setara kas, belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, persediaan aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tak berwujud
Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengingatkan kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WDP dan TMP segera melakukan pembenahan. Jokowi juga ingin tahun depan tidak ada lagi lembaga yang mendapat opini TMP.
“Saya minta segera dilakukan koordinasi dan terobosan untuk selesaikan beberapa temuan dari BPK. Seperti tadi sudah disampaikan pak ketua (BPK), belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset yang tak berwujud. Agar laporannya tahun depan menjadi lebih bagus dan memperoleh WTP,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages