Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron bersiap membacakan rilis penahanan Bupati Langkat Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). Terbit diduga meminta fee untuk pekerjaan di Dinas PUPR dan Pendidikan Kab Langkat 2020 - 2022. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut, gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan di awal tahun 2022 lantaran mulai pulihnya perekonomian nasional.
Menurut Ghufron, dengan pulihnya ekonomi nasional, maka pembangunan yang awalnya terhenti karena pandemi Covid-19, kini mulai kembali dilakukan. Beberapa proyek mulai dijalankan oleh pemerintah daerah.
"Sekarang sudah mulai ada kondisi perbaikan, sehingga proyek-proyek mulai hidup lagi, sehingga semakin banyak mendapatkan tangkap tangannya," ujar Ghufron di Gedung KPK, Kamis (20/1/2022).
Meski demikian, Ghufron mengaku prihatin dengan banyaknya penangkapan di awal tahun 2022. Ghufron berharap rentetan penangkapan terhadap penyelenggara negara dalam beberapa waktu terakhir ini bisa menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya.
"KPK berharap dari rentetan kegiatan tangkap tangan pada beberapa pekan terakhir memberikan efek jera, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak lagi melakukan korupsi. Agar jera dan takut untuk melakukan korupsi," kata Ghufron berharap.
OTT 3 Kepala Daerah di Awal 2022
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba di gedung KPK usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (5/1/2022) malam. Sebelumnya, Tim Satgas KPK melakukan OTT dengan mengamankan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (RE) alias Bang Pepen dan beberapa pihak lainnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Diketahui, pada Januari 2022 ini setidaknya KPK telah mengelar tiga kali operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah.
Ketiganya yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.
Mereka semua dijerat lantaran diduga terlibat tindak pidana suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahannya masing-masing.
Teranyar, KPK kembali menangkap seorang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. KPK belum membeberkan lebih detail soal penangkapan terhadap hakim di PN Surabaya ini.
No comments:
Post a Comment